Menteri LHK Mundur Kalau EPR 2022 Gagal

Menteri LHK Mundur Kalau EPR 2022 Gagal

“Indonesia Bersih 2020 sudah gagal, kalau EPR 2022 gagal juga berarti Menteri tak berguna.”

Setidaknya kurang 1,5 tahun lagi untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bersiap. Harus gerak cepat membuat segala perencanaan, petunjuk pelaksanaan dan pola evaluasi Extented Producer Responsibility (EPR).

Telah banyak beredar dan diketahui bahwa pelaksanaan EPR akan dilakukan pada 2022. Sama banyak diketahuinya dengan target “Indonesia Bersih 2020”.

Target “Indonesia Bersih 2020” gagal dan tanpa malu KLHK mengubahnya menjadi “Indonesia Bersih 2025”. Masak target pelaksanaan EPR pada 2022 akan gagal juga?

Mestinya, Presiden Jokowi mengevaluasi kerja Menteri KLH dalam kegagalan “Indonesia Bersih”. Dan kalau gagal lagi EPR 2022 ini, sebaiknya Menteri LHK disuruh mundur. Atau memundurkan diri saja.

Dikutip dari artikel berjudul Integrasi Bank Sampah dalam Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) yang dibuat R. Sudirman, saat menjabat Direktur Pengelolaan Sampah, KLHK yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bank Sampah di Makassar, 16-17 September 2015 lalu, pengertian EPR adalah sebagai berikut.

“Secara lebih sederhana Organisation for Economic Co-operation Development (OECD) mengartikan EPR sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (end of life) sehingga biaya-biaya lingkungan untuk penarikan kembali, daur ulang, biaya final disposal atau treatment lainnya menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.

Dengan strategi EPR tersebut, para produsen harus bertanggungjawab terhadap seluruh life cycle produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Ini artinya, perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib bertanggungjawab, baik secara financial maupun fisik, terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai.”

Dalam artikel itu Pak Sudirman cukup rinci menjelaskan mekanisme pelaksanaan EPR. Tentang aturan main yang harus dilengkapi.

Tapi sekarang, Pak Sudirman sudah bukan lagi Direktur Pengelolaan Sampah di KLHK. Digantikan oleh Novrizal Tahar.

Akhir 2019 lalu ditemui di Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur. Ditanya tentang persiapan EPR, Pak Novrizal mengatakan akn segera melaksanakan konferensi pers. Nah, ini sudah 2020 belum ada kabarnya lagi.

Sementara itu, Asrul Hoesein, Direktur Green Indonesia Foundation (GIF) yang getol memperhatikan kinerja KLHK ‘yakin persiapan EPR 2020 masih mentah.

Menurut Pak Asrul, hingga saat ini KLHK belum punya persiapan. Mulai dari bagaimana EPR akan dipungut sampai ke proses penyalurannya.

Hingga kini belum jelas produsen yang mana yang akan dipungut EPR. Padahal sejumlah produk ada yang tidak membuat kemasannya sendiri. Mereka membeli kemasan dari produsen lain untuk bungkus/kemasan produknya.

Pada kondisi tersebut siapa yang akan dipungut EPR-nya. Apakah produsen pembuat kemasan, produsen pengguna kemasan, ataukah penjual produk yang sudah dikemas itu.

Jika dibagi pungutan EPR-nya, berapa persen yang akan ditanggung produsen kemasan, pengguna kemasan dan penjual produk jadinya.

Itu hanya untuk satu produk misalnya makanan atau minuman. Selanjutnya, bagaimana cara memungut EPR dari barang lain seperti barang elektronik, alat transportasi (dari sepeda hingga pesawat), pakaian, alat kesehatan, alat tukang dan lain sebagainya. Sebab, semua itu pada akhirnya akan jadi sampah.

Setelah aturan main pemungutan EPR, maka mekanisme pelaksanaan pungutan itu juga harus diatur. Yaitu bagaimana EPR itu akan diambil dari produsen.

Nilai EPR dari setiap produk harus jelas dulu. Kemudian, bagaimana cara memungutnya dari produsen dan apa dasarnya. Apakah sejumlah yang sudah diproduksi atau sejumlah produk yang akan diproduksi?

Dan, bagaimana pemerintah mengetahui jumlah EPR yang akan dipungut atau disetor produsen itu sesuai dengan yang semestinya. Lalu, kapan EPR itu akan ditarik. Lalu, siapa yang akan menariknya. Lalu, dimasukkan ke pos anggaran yang mana dan masuk nomenklatur apa.

Nah, kalau uang EPR sudah ditarik pekerjaan selanjutnya adalah kepada apa, siapa, kapan, di mana, kenapa dan bagaimana EPR itu akan disalurkan.

Pungutan dan Penyaluran EPR Rawan Bancakan Korupsi

Mekanisme penyaluran ini harus tersistem. Ancamannya adalah bancakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pak Sudirman pada 2015 lalu rupanya hendak menghubungkan dan menyalurkan EPR pada pengelola sampah berupa bank sampah. Pak Sudirman ingin bank sampah yang berprinsip social engineering (perekayasa sosial).

Prinsip bank sampah social engineering ini juga sering digaungkan oleh Pak Asrul. Sehingga bank sampah bisa menjadi agen EPR di tingkat bawah.

EPR yang selanjutnya dipakai untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sebagai insentif pada masyarakat yang mau mengelola sampahnya.

Tahun 2022 sudah di depan mata. Banyak orang pesimis pemerintah- terutama KLHK-bakal sesuai target memberlakukan EPR.

Wajar saja keraguan itu muncul. Karena banyak kepentingan yang bisa mencegah EPR ini berlaku pada 2022. Di samping suprastruktur dan infrastruktur yang belum memadai.

Tapi jelas tidak wajar kalau menteri kerjaannya gagal terus. Ini gagal, itu gagal kayak bukan menteri saja. Wah ya sekalian nggak usah jadi menteri.

Mundur cantik saja! (nra)

Written by
Nara Ahirullah
Join the discussion

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Tentang Nara

Nara Ahirullah

Saya tidak pandai bercerita, tapi suka menulis.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .