Pelarangan Plastik yang Tak Ampuh Lagi Mengurangi Plastik

Pelarangan Plastik yang Tak Ampuh Lagi Mengurangi Plastik

“Selalu ada plastik hikmah di balik kejadian.”

Di tengah wabah virus Corona penggunaan plastik berupa kantong dan wadah lain justru dianjurkan. Dimulai dari Amerika.

Sejumlah kepala daerah di negeri yang getol menyuarakan larangan plastik sekali pakai (PSP) itu berubah sikap. PSP justru dianggap sebagai cara memotong rantai persebaran virus.

Penggunaan wadah reusable malah dianggap bakal menularkan virus. Karena virus Corona dipercaya menempel pada benda dan bisa berpindah ke manusia.

Ini mungkin hikmah yang ada kondisi wabah Corona. Menguntungkan sekali bagi produsen PSP yang selama ini digempur upaya pengurangan hingga pelarangan.

Kondisi ini mestinya bisa membuat kita berpikir ulang tentang pelarangan plastik.

Upaya pelarangan plastik bisa dibilang kembali ke titik nol. Bukan saja karena Amerika yang massif menyuarakan anti-PSP sekarang berubah kebijakannya. Tapi alam seolah ingin membuktikan bahwa pelarangan plastik bukanlah jalur yang benar.

Indonesia memang belum mengambil sikap terhadap keputusan kurang lebih 26 kabupaten/kota dan 2 provinsi yang melarang penggunaan PSP. Tapi sekarang, keampuhan pelarangan tersebut sudah hilang.

Memangnya kapan kebijakan pelarangan penggunaan PSP pernah ampuh? Hehehe…

Tidak Ada Aturan yang Membenarkan Pelarangan Plastik

Jika alam (melalui Covid19) menggiring manusia menggunakan PSP, yakinlah sesungguhnya bukan untuk tujuan merusak alam itu sendiri. Pasti ada tujuan lain yang lebih mulia.

Tujuan yang selama ini kita dengung-dengungkan, circular economy. Bisa diartikan, nyatanya alam tidak mau PSP lenyap dari muka bumi.

Mungkin alam tidak mau siapa saja yang ada di usaha PSP mati pencahariannya. Sepertinya Tuhan sayang pada pelaku PSP.

Atau, alam ingin menegaskan jalur yang benar mengurus plastik adalah dengan Waste Management, daur ulang.

Lebih rendah dari hukum alam, ada aturan-aturan yang dibikin manusia. Khusus di Indonesia, tidak ada satu pun aturan yang membenarkan upaya pelarangan plastik.

Sebut saja Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Babon aturan tentang sampah. Jika di UUPS tidak ada unsur pelarangan, bisa dipastikan aturan di bawahnya dan yang terkait dengannya juga tidak ada.

Kalau tidak percaya baca dan teliti sendiri deh…

Hanya ada satu pasal dalam UUPS yang bisa dihubungkan dengan plastik. Yaitu, pasal 15 yang berbunyi:

“Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya
yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”

Berdasarkan pasal itu plastik jelas termasuk dalam frasa “kemasan dan/ barang”.

Berarti produsen selain plastik bebas dari kewajiban pasal 15 itu? Ya nggak lah…

Di situlah pasal itu sengaja dirancukan rancu. Seolah hanya plastik dan produsennya saja yang harus tunduk pada pasal itu. Lainnya tidak.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mestinya paham ada kerancuan, malah mendukung strategi pengurangan sampah kantong plastik. Konon lokakarya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 15-16 April 2018 adalah tonggak lahirnya kebijakan pengurangan dan pelarangan plastik yang dikeluarkan para kepala daerah.

Bukannya mendorong penarikan kemasan dan atau barang plastik oleh produsennya, KLHK malah melarang penggunaannya. Kebijakan ekologi yang tidak memperhatikan dampak ekonomi.

Nah, konon (lagi) di sinilah kepentingan produsen kemasan dan/atau barang kertas, Oxium dan produk reusable membonceng. Dengan mengusung tagar “ramah lingkungan”.

Lebih kritis lagi Asrul Hoesein, Direktur Green Indonesia Foundation (GIF) menyebut munculnya gelombang pelarangan plastik itu sebagai pengalihan dugaan korupsi dan gratifikasi. Terkait dana kantong plastik berbayar (KPB) atau Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Wow..!!!

Penjelasan UUPS Pasal 15 tentang Ramah Lingkungan

Dalam lampiran UUPS pasal 15 dijelaskan:
“Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.”

Sudah jelas, pada Pasal 15 UUPS dan penjelasannya tidak disebutkan premis “ramah lingkungan”. Semua kemasan wajib dilakukan penarikan untuk dikelola baik didaur ulang maupun diguna ulang.

Tidak ada kemasan yang boleh dibuang sembarangan karena “ramah lingkungan”. Produsen harus menarik semuanya melalui jalur waste management bank sampah atau pengelola sampah lainnya.

Jalur itu sesungguhnya sudah terbangun dalam industri plastik dan daur ulangnya meskipun tak sempurna. Tapi belum pernah terdengar jelas ada produsen menarik kemasan yang dibuatnya sesuai UUPS Pasal 15 tadi. Kalau pun ada hanya pencitraan sedikit.

Selama ini industri plastik dan daur ulang sampai titik terbawah tak pernah protes pada upaya pelarangan plastik yang bisa mematikan mereka. Bisa jadi karena pelarangan – pelarangan itu tidak berdampak apapun.

Atau mereka memang menunggu datangnya Covid-19 untuk membuktikan PSP atau plastik lainnya itu sesungguhnya the hero. Makanya jangan dilarang.

Sementara UUPS secara halus juga membuktikan keampuhannya. Yang memang sedari dulu tidak menginginkan pelarangan melainkan pengelolaan. (nra)

Photo source: google.com

Written by
Nara Ahirullah
Join the discussion

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Tentang Nara

Nara Ahirullah

Saya tidak pandai bercerita, tapi suka menulis.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .