Pemerintah di Depan, Asosiasi di Belakang: Pengelolaan Sampah Terjepit Dua Tantangan

Pemerintah di Depan, Asosiasi di Belakang: Pengelolaan Sampah Terjepit Dua Tantangan

Barangkali tulisan ini sebenarnya adalah tanggapan dari berita yang terbit di website resmi Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) yang ditulis Eni Saeni berjudul “Indonesia masih Kekurangan Bahan Baku Daur Ulang Plastik“.

Membaca judulnya seolah mengajak orang berpikir: “Wajar kalau Indonesia impor bahan daur ulang plastik dari luar negeri”. Sehingga, orang jadi permisif pada impor sampah.

Tapi apa lacur seorang Eni Saeni membuat berita dengan tujuan begitu. Di tengah carut marutnya persoalan sampah Indonesia. Sementara katanya dia adalah ex-jurnalis media besar yang reputasinya independen dan idealis.

Jika misalnya ada yang membelanya dengan mengatakan ‘bukan itu maksud berita itu. Tentu saja pembelaan itu tidak relevan. Karena yang bersangkutan bekerja pada ADUPI.

ADUPI bukanlah perusahaan media yang sepatutnya independen dalam pemberitaannya. Bahkan, di media independen pun ‘judul dan isi berita’ tidak pernah ditulis di ruang kosong tanpa kepentingan.

Namun, jika saja dalam ‘judul dan isi berita’ itu ditulis juga peran ADUPI, publik mungkin akan maklum. Misalnya, karena Indonesia kekurangan bahan daur ulang ADUPI akan meningkatkan kinerjanya sebagai asosiasi untuk menghadang impor sampah dengan cara bla..bla..bla..

Atau, andai berita itu diterbitkan oleh media independen, maka penilaian publik akan beda. Setidaknya penilaian publik atas berita itu sama dengan judul tulisan ini “Di Depan Pemerintah, Di Belakang Asosiasi: Pengelolaan Sampah Terjepit Dua Truk Mogok Tantangan”.

Ibarat truk mogok, pemerintah di depan tidak bisa jalan karena salah isi bahan bakar. Sedangkan truk mogok di belakang, asosiasi mogok karena kelebihan kepentingan muatan.

Tantangan Tidak Jalannya Pemerintah

Kita tahu bersama bahwa sudah sejak pemerintah sudah menerbitkan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai aturan lain horisontal maupun vertikal.

Namun, berbagai pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam soal Extended Product Responsibility (EPR) yang ditulis oleh Eni Saeni malah menjauh dari regulasi.

Pernyataan Khayam justru menunjukkan keberpihakannya pada produsen yang begitu besar. “EPR diharapkan nantinya tidak akan menjadi beban bagi industri makanan dan minuman dan mengurangi daya saing,” kata Khayam dikutip dari Adupi.org.

Padahal, dalam regulasi sudah jelas bahwa EPR memang harus menjadi beban industri. Soal kemampuan daya saing itu ya masalah internal produsen. Kita jelas tidak boleh permisif pada produsen yang abai pada masalah sampah dan lingkungan dengan alasan khawatir daya saing melemah.

Jika yang dimaksud UKM yang dikhawatirkan berkurang daya saingnya, maka buatlah aturan baru untuk menjaga kemampuan mereka bersaing. Namun yang harus benar dulu adalah pemahaman soal regulasi pengelolaan sampah.

Tak salah jika pemerhati dan pegiat persampahan Indonesia yang juga Direktur Green Indonesia Foundation, Asrul Hoesein (GiF) menyatakan, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam sepertinya kontra progres intitusinya sendiri dengan membiarkan masalah plastik ini berlarut-larut.

“Pak Dirjen juga sepertinya keliru sikapi terhadap EPR? Pak Dirjen juga sepertinya gagal paham apa dan bagaimana itu circular ekonomi berprogres. Atau saya Yg gagal paham ya?” sergah Asrul.

Ini belum lagi soal pernyataan Khayam soal peran aktif pengelolaan sampah oleh pemerintah, masyarakat dan dunia industri yang meluncur tanpa solusi infrastruktur dan suprasrtuktur yang konkret.

Tantangan pengelolaan sampah di depan adalah pemerintah yang ibarat truk mogok karena salah bahan bakar. Yakni, salah paham soal soal EPR dan konsep circular ekonomi. Harusnya diisi bio diesel, malah diisi minyak tanah. Mogok deh.

Tantangan Kepentingan Asosiasi

Ketika pihak pemerintah tidak jalan formula pengelolaan sampahnya, seharusnya asosiasi lah yang mengambil peran. Jika peran tanggung jawab sebagai produsen sampah di paling hulu terlalu berat dan naif, jadikanlah sebagai bagian dari bisnis anggota asosiasi itu.

Namun, ibarat truk ‘asosiasi tampaknya juga mogok. Bukan karena salah isi bahan bakar, tapi karena kelebihan muatan. Alih-alih kelebihan kepentingan.

Tanpa maksud generalisasi, asosiasi di Indonesia punya banyak kepentingan soal pengelolaan sampah. Selama ini anggota asosiasi bébas- bebas saja.

Bagi pedaur ulang, bisa jadi mereka bebas mengimpor sampah dari luar negeri karena alasan kurang bahan baku daur ulang. Ada yang juga bebas memainkan harga material daur ulang karena barang impor atau ori lebih murah.

Bagi produsen kemasan dan produk berkemasan, bisa jadi mereka bebas tidak bertanggungjawab atas sisa produknya. Alasannya sistem, infrastruktur dan suprasrtuktur belum ada.

Nah, semua kebebasan itu akan sirna jika pengelolaan sampah yang sesuai regulasi – dan tidak gagal paham- berjalan. Inilah tantangan kedua pengelolaan sampah di Indonesia.

Jika pengelolaan sampah terus terjepit di antara dua truk mogok itu, maka sampai kapan pun masalah sampah Indonesia akan stagnan. Maka diperlukan jalan baru yang untungnya sudah ada.

PKPS sebagai New Normal Pengelolaan Sampah

Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS), ibarat truk baru. Tepat bahan bakarnya, benar muatannya dan sesuai jalurnya. Akan menjawab stagnasi pengelolaan sampah oleh pemerintah dan asosiasi.

Diperjuangkan oleh pencetusnya Asrul Hoesein sejak 2015 sampai sekarang. Tantangan stagnasi pemerintah dalam pengelolaan sampah dijebol lewat Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Kementerian tersebut telah secara efektif memahami tata kelola sampah sesuai regulasi. Maka dukungan pun diberikan pada PKPS untuk dapat dibentuk di kabupaten/kota seluruh Indonesia sebagai sistem, infrastruktur dan suprasrtuktur pengelolaan sampah.

PKPS akan menjadi new normal pengelolaan sampah Indonesia. Alasan stagnasi pengelolaan sampah oleh pemerintah dan asosiasi akan luruh.

Lembaga berbasis koperasi multistakeholder ini menjadi pemersatu peran pengelolaan sampah. Mulai dari produsen di hulu, rumah tangga penghasil sampah, pemulung, bank sampah, pengelola sampah lainnya, pelapak, pengepul, penggiling, industri daur ulang dapat dan pemerintah dihimpun di dalamnya.

Tidak ada sampah yang akan luput dari pengelolaan PKPS. Maka layaknya instruksi Presiden agar kita semua berdamai dengan pandemi corona, mungkin sudah saatnya kita berdamai dengan The New Normal Pengelolaan Sampah: PKPS. (nra)

Source foto: Google.com

Join the discussion

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Tentang Nara

Nara Ahirullah

Saya tidak pandai bercerita, tapi suka menulis.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .