Pengantar Implementasi EPR 2020

Pengantar Implementasi EPR 2020

Saat ini banyak pihak sedang membahas tentang extended producer responsibility (EPR). Yaitu, tentang bagaimana produsen atau industri bertanggung jawab terhadap sisa produknya sebagai beban lingkungan. Terlebih EPR akan mulai diimplementasikan pada tahun 2022.

Salah satu pola implementasi EPR yang harus dimasyarakatkan adalah konsep pengembalian sisa produk. Pada tahun 1990-an ada produk yang hanya bisa kita beli jika kita menukarkan sisa produknya. Produk itu antara lain minuman ringan di dalam botol kaca, caos dan juga kecap. Jika kita membawa botol kosong saat melakukan pembelian ulang maka akan mendapatkan diskon.

Hal itulah sebenarnya konsep take back atau pengembalian sisa produk yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kemudian diterima oleh produsen. Di mana pusat pengembalian sisa produk berada di tempat konsumen membeli produk tersebut. Saat itu dikotomi antara produsen sampah dengan bukannya libur sampah sangatlah jelas. Berbeda dengan saat ini, dimana masyarakat seakan-akan ada pada posisi produsen sekaligus penimbul sampah.

Sekarang kita harus memperjelas. Pada dasarnya masyarakat bukankah produsen sampah. Masyarakat adalah penimbul sampah. Definisi produsen sampah dengan penimbul sampah harus dibedakan dan dipisahkan. Sehingga dari keduanya dapat diketahui siapa dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap sampah.

Produsen sampah adalah industri atau perusahaan yang memproduksi barang yang menimbulkan sisa produk. Sisa produk adalah kemasan ataupun produk itu sendiri.

Penimbul sampah adalah orang atau sekumpulan orang yang mengkonsumsi produk yang menghasilkan timbulan sisa produk. Sisa produk adalah kemasan atau produk itu sendiri.

Dengan memisahkan dua definisi tersebut maka kita akan tahu siapa dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap sisa produk yang yang akrab kita sebut dengan sampah. Jika kita kembali ke tahun 1990-an maka saat ini kita akan segera memahami hal tersebut.

Konsep take back 1990-an yang masih dijalankan sampai sekarang adalah untuk kemasan air minum galon. Semua produsen air minum dalam kemasan galon mengambil kembali kemasan tersebut saat masyarakat hendak membeli produk itu kembali. Ini adalah konsep reuse yang dilakukan oleh produsen.

Konsep take back juga dilakukan oleh produsen gas elpiji maupun gas untuk pengelasan. Produsen menarik kembali sisa kemasan gas tersebut saat masyarakat melakukan pembelian ulang. Andai 2 hal itu tidak dilakukan maka saat ini lingkungan kita juga pasti akan penuh sampah galon atau tabung gas elpiji.

Pola take back seharusnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan air mineral dalam kemasan galon maupun gas bahan bakar. Semua produsen produk seharusnya menjalankan pola tersebut agar sisa produk mereka tidak menjadi beban lingkungan dalam bentuk sampah.

Namun yang terjadi saat ini, mayoritas produsen seolah-olah tidak peduli dan mengalienasi sisa produk itu dari pola produksi dan distribusi produk. Menganggap sisa produk yang jadi sampah itu bukan lagi tanggung jawab mereka, meski sejak awal merekalah yang memproduksi sampah timbulan masyarakat di kemudian hari.

Adapun produsen yang peduli pada sisa produknya justru kurang tepat dalam implementasi kepeduliannya. Ada yang mencoba membangun sendiri jalur take back dan ada yang meredesain kemasan atau produknya agar kalau dibuang bisa terurai secara alami.

Pada sebuah acara diskusi EPR, nyata disampaikan oleh salah satu produsen produk berkemasan bahwa jalur take back yang dibangunnya tidak suistan. Tentu hal itu pasti terjadi karena jalur take back yang dibangun akhirnya membebani operasional mereka sendiri. Jelas tidak ekonomis jika jalur take back dibangun sendiri-sendiri oleh produsen setiap produk.

Akhirnya produsen mencoba pakai cara kedua. Meredesain kemasan menggunakan bahan yang biodegradable. Supaya jika kemasan produk itu dibuang bisa terurai secara alami. Tapi pilihan ini dianggap relevan dengan konsep EPR yang di dalamnya ada semangat circular economy. Cara redesain itu dianggap banyak pihak sebagai upaya produsen melarikan diri dari tanggung jawabnya terhadap sisa produknya. Sebab, dengan alasan sudah menggunakan bahan biodegradable, produsen akan kembali mengalienasi sisa produknya pada alam. Padahal, sisa-sisa produk belum tentu sesuai klaim yang berasal dari hipotesa penelitian dan tetap jadi beban lingkungan.

PKPS Menjawab Kebutuhan EPR

Tidaklah berlebihan dan salah jika Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation (#GiF) dan Supervisor Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) Asrul Hoesein menyatakan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) yang diinisiatif dan digagasnya sebagai poros sirkular ekonomi. Dalam hal EPR, lembaga PKPS lah yang dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi jembatan antara produsen sampah, penimbul sampah, pengelola sampah, industri daur ulang dan pemerintah.

PKPS-lah yang bisa menyambungkan semua pihak itu dalam melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing. Dengan PKPS, produsen bisa menjalankan tanggungjawabnya pada sisa produknya secara suistan, ekonomis dan berhenti membebani lingkungan. Dengan mau mengelola sisa produknya secara tersistem dan terstruktur, maka produsen tersebut akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Masyarakat sebagai penimbul sampah juga bisa mendapatkan haknya atas pengelolaan sisa produk sesuai jalurnya. Para pengelola sampah yang menangkap sampah dari masyarakat bisa mendapat keuntungan yang baik atas apa yang dilakukan karena masuk dalam sistem yang tidak terputus di pengelolaan sampah.

Dari pengelola, sampah akan masuk ke industri daur ulang. Sebagai pihak yang membantu produsen dalam mengelola sisa produknya dan sebagai pihak yang mengurangi beban lingkungan dengan proses daur ulang, maka industri ini akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Pemerintah akan mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang harus diberi insentif atas pengelolaan sampah itu dari PKPS yang dibentuk di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sebab, PKPS yang mengetahui dan mendokumentasi rentetan pengelolaan sisa produk atau sampah mulai dari produsen hingga akhirnya masuk ke industri daur ulang. Karena produsen, masyarakat, pengelola sampah dan industri daur ulang adalah anggota dalam lembaga PKPS sesuai jenjangnya.

PKPS yang sejak awal digagas sebagai lembaga koperasi yang berjenjang dan berjejaring memungkinkan sinkronisasi data validitasnya dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak. Dalam eksplanasi demikianlah PKPS dikatakan sebagai poros sirkular ekonomi. Dan secara wacana hingga saat ini belum terbantahkan. Diyakini, secara teknis sistem PKPS juga tidak terbantahkan. Karena itulah, PKPS mendapatkan dukungan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga koperasi yang paling prospek. (nra)

Join the discussion

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Tentang Nara

Nara Ahirullah

Saya tidak pandai bercerita, tapi suka menulis.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .